Kebijakan Pemerintah Tentang Penanganan Bencana Dan Politik

Kebijakan Penanganan Bencana

Indonesia merupakan negara dengan beragam potensi bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, hingga kekeringan. Kondisi geografis dan geologis yang unik menjadikan Indonesia rentan terhadap bencana alam. Untuk menghadapi risiko bencana, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan penanganan bencana alam.

Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Bencana Alam

Kebijakan penanganan bencana alam di Indonesia ditujukan untuk mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi pascabencana. Kebijakan ini tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peroleh insight langsung tentang efektivitas gigatechs.info melalui studi kasus.

Contoh Kebijakan Penanganan Bencana Alam

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana alam yang telah diterapkan:

• Sistem peringatan dini: Pemerintah telah membangun sistem peringatan dini untuk berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Sistem ini membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang potensi bencana dan melakukan evakuasi dini.
• Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): BPBD dibentuk di setiap daerah untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, mulai dari tahap pra-bencana hingga pasca-bencana. BPBD memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana.
• Program rehabilitasi dan rekonstruksi: Pemerintah menyediakan program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Program ini meliputi bantuan logistik, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan ekonomi.

Kelemahan dan Kekurangan Kebijakan Penanganan Bencana Alam

Meskipun telah memiliki berbagai kebijakan penanganan bencana alam, masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penerapannya. Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

• Kurangnya kesadaran masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya mitigasi bencana dan cara-cara untuk melindungi diri dari bencana alam. Hal ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian material saat terjadi bencana.
• Koordinasi antar instansi: Koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan bencana alam masih belum optimal. Hal ini menyebabkan respon yang lambat dan tidak terkoordinasi saat terjadi bencana.
• Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, menjadi kendala dalam upaya penanganan bencana alam. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana secara optimal.

Solusi untuk Mengatasi Kelemahan dan Kekurangan Kebijakan Penanganan Bencana Alam

Untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan dalam kebijakan penanganan bencana alam, diperlukan beberapa solusi, antara lain:

• Meningkatkan kesadaran masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana dapat dilakukan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. Program ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, media massa, dan organisasi masyarakat.
• Penguatan koordinasi antar instansi: Koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan bencana alam perlu diperkuat dengan membentuk forum komunikasi dan mekanisme kerja sama yang efektif. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan bencana.
• Peningkatan sumber daya: Peningkatan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, sangat penting untuk mendukung upaya penanganan bencana alam. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran untuk penanggulangan bencana dan membangun kapasitas sumber daya manusia yang terlatih dan profesional.

Jenis Bencana Alam, Kebijakan Penanganan, dan Contoh Penerapannya

Jenis Bencana Alam	Kebijakan Penanganan	Contoh Penerapan
Gempa Bumi	Pembangunan sistem peringatan dini gempa bumi, pelatihan evakuasi, dan penyediaan shelter	Sistem peringatan dini gempa bumi di wilayah rawan gempa, simulasi evakuasi di sekolah, dan pembangunan shelter di wilayah yang terdampak gempa
Tsunami	Pembangunan sistem peringatan dini tsunami, penyuluhan tentang jalur evakuasi, dan pembangunan tanggul laut	Sistem peringatan dini tsunami di pesisir pantai, penyuluhan tentang jalur evakuasi ke masyarakat pesisir, dan pembangunan tanggul laut di wilayah yang rawan tsunami
Gunung Meletus	Pemantauan aktivitas gunung berapi, penyuluhan tentang bahaya letusan gunung berapi, dan evakuasi penduduk di sekitar gunung berapi	Pemantauan aktivitas gunung berapi oleh PVMBG, penyuluhan tentang bahaya letusan gunung berapi kepada masyarakat sekitar gunung berapi, dan evakuasi penduduk ke tempat yang aman saat gunung berapi meletus
Banjir	Peningkatan kapasitas sungai, pembangunan sistem drainase, dan program sosialisasi tentang pencegahan banjir	Peningkatan kapasitas sungai dengan pengerukan dan normalisasi, pembangunan sistem drainase yang memadai, dan program sosialisasi tentang pencegahan banjir kepada masyarakat
Kekeringan	Peningkatan efisiensi penggunaan air, program penanaman pohon, dan penyediaan bantuan air bersih	Peningkatan efisiensi penggunaan air di sektor rumah tangga dan industri, program penanaman pohon untuk meningkatkan resapan air, dan penyediaan bantuan air bersih ke daerah yang mengalami kekeringan

Politik dan Penanganan Bencana

Penanganan bencana alam tidak hanya soal teknis, tapi juga soal politik. Keputusan dan strategi yang diambil dalam merespon bencana dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, yang bisa memengaruhi efektivitas penanggulangannya.

Pengaruh Politik dalam Penanganan Bencana

Politik memiliki pengaruh yang kuat dalam penanganan bencana alam. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

• Alokasi sumber daya: Pembagian dana dan sumber daya untuk penanganan bencana sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Daerah dengan suara politik yang kuat mungkin mendapat prioritas lebih tinggi dalam mendapatkan bantuan.
• Kecepatan respon: Kecepatan pemerintah dalam merespon bencana juga bisa dipengaruhi oleh faktor politik. Kecepatan dalam memberikan bantuan dan evakuasi dapat terhambat jika terjadi perselisihan politik antara pihak-pihak yang terlibat.
• Transparansi dan akuntabilitas: Transparansi dalam penggunaan dana dan bantuan bencana sangat penting. Namun, politik bisa menghambat transparansi dan akuntabilitas, sehingga muncul kecurigaan terhadap penyalahgunaan dana.

Dampak Politik terhadap Efektivitas Penanganan Bencana

Pengaruh politik dapat memengaruhi efektivitas penanganan bencana dengan cara:

• Penundaan dalam pengambilan keputusan: Perselisihan politik bisa menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan penting, sehingga memperlambat proses penanganan bencana.
• Kurangnya koordinasi: Politik bisa menghambat koordinasi antar lembaga dan pihak terkait, sehingga penanganan bencana menjadi tidak efektif.
• Ketidakpercayaan publik: Jika publik tidak percaya dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penanganan bencana, mereka mungkin enggan berpartisipasi dalam upaya penanggulangan.

Peran Partai Politik dalam Penanganan Bencana

Partai politik memiliki peran penting dalam penanganan bencana. Berikut beberapa contoh peran mereka:

• Advokasi: Partai politik dapat mengadvokasi kebijakan dan program yang lebih baik untuk penanganan bencana.
• Mobilisasi sumber daya: Partai politik dapat memobilisasi anggota dan simpatisan untuk membantu dalam penanganan bencana.
• Pengawasan: Partai politik dapat mengawasi penggunaan dana dan bantuan bencana agar transparan dan akuntabel.

Contoh Kasus Politik Memengaruhi Penanganan Bencana

Banyak contoh kasus di mana politik memengaruhi penanganan bencana alam. Misalnya, dalam bencana gempa bumi di suatu negara, bantuan dan evakuasi terlambat karena adanya perselisihan politik antara pemerintah pusat dan daerah.

“Penanganan bencana harus dilepaskan dari kepentingan politik. Prioritas utama adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana.” – [Nama Ahli]

Aspek Hukum dalam Penanganan Bencana

Dalam menghadapi bencana alam, Indonesia telah membangun sistem hukum yang kuat untuk mengatur penanganan bencana. Sistem ini bertujuan untuk memastikan respon yang efektif dan terkoordinasi dalam menghadapi bencana, serta melindungi hak-hak warga yang terdampak.

Regulasi Hukum Penanganan Bencana di Indonesia

Hukum yang mengatur penanganan bencana di Indonesia dipusatkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB). UU PB ini merupakan payung hukum utama yang mengatur berbagai aspek penanganan bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Selain UU PB, terdapat peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Cek bagaimana analisis kebijakan luar negeri Indonesia 2024 bisa membantu kinerja dalam area Anda.

Contoh Kasus Hukum Penanganan Bencana

Contoh kasus hukum terkait penanganan bencana yang cukup terkenal adalah kasus pengadaan tenda bantuan pasca gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006. Kasus ini melibatkan dugaan korupsi dalam pengadaan tenda bantuan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam penanganan bencana sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan.

Tantangan dalam Penerapan Hukum Penanganan Bencana

Penerapan hukum dalam penanganan bencana di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

• Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam hal kapasitas dan keahlian di bidang hukum bencana.
• Kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam penanganan bencana.
• Kompleksitas hukum yang mengatur penanganan bencana.
• Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dalam penanganan bencana.

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Hukum dalam Penanganan Bencana

Untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam penanganan bencana, beberapa solusi dapat diterapkan:

• Meningkatkan kapasitas dan keahlian sumber daya manusia di bidang hukum bencana.
• Memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam penanganan bencana.
• Mempermudah akses informasi hukum tentang penanganan bencana.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dalam penanganan bencana.

Jenis Bencana, Regulasi Terkait, dan Contoh Penerapannya

Jenis Bencana	Regulasi Terkait	Contoh Penerapan
Gempa Bumi	UU PB, PP No. 21 Tahun 2008, Permendagri No. 12 Tahun 2012	Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk penanganan gempa bumi di daerah terdampak.
Banjir	UU PB, PP No. 21 Tahun 2008, Permendagri No. 12 Tahun 2012	Pembuatan sistem peringatan dini banjir dan evakuasi warga di daerah rawan banjir.
Tsunami	UU PB, PP No. 21 Tahun 2008, Permendagri No. 12 Tahun 2012	Pengembangan sistem peringatan dini tsunami dan jalur evakuasi di daerah pesisir.
Gunung Berapi	UU PB, PP No. 21 Tahun 2008, Permendagri No. 12 Tahun 2012	Pembentukan pos pengamatan gunung berapi dan sosialisasi mitigasi bencana gunung berapi kepada masyarakat.

Peran Masyarakat dalam Penanganan Bencana

Dalam menghadapi bencana alam, peran masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi bencana.

Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya mitigasi ini, baik secara individual maupun kolektif.

• Masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan pemetaan dan identifikasi wilayah rawan bencana, seperti daerah rawan banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami.
• Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan simulasi bencana, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam menghadapi bencana.
• Masyarakat dapat ikut serta dalam membangun infrastruktur yang tahan bencana, seperti rumah tahan gempa, sistem drainase yang baik, dan jalur evakuasi yang mudah diakses.
• Masyarakat juga dapat melakukan upaya konservasi lingkungan, seperti penanaman pohon, reboisasi, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Upaya ini dapat membantu mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan longsor.

Contoh Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Bencana

Masyarakat memiliki berbagai cara untuk berkontribusi dalam penanganan bencana. Berikut beberapa contoh kegiatan masyarakat dalam penanganan bencana alam:

• Gotong royong: Masyarakat dapat bergotong royong membersihkan puing-puing pascabencana, membangun tempat pengungsian, atau membantu korban bencana.
• Donasi: Masyarakat dapat memberikan donasi berupa uang, barang, atau tenaga untuk membantu korban bencana.
• Sosialisasi dan Edukasi: Masyarakat dapat berperan dalam menyebarkan informasi dan edukasi tentang mitigasi bencana kepada keluarga, tetangga, dan komunitas.
• Relawan: Masyarakat dapat menjadi relawan dalam berbagai organisasi kemanusiaan untuk membantu penanganan bencana, seperti tim SAR, tim medis, atau tim logistik.

Faktor yang Memengaruhi Peran Masyarakat dalam Penanganan Bencana

Beberapa faktor dapat memengaruhi peran masyarakat dalam penanganan bencana, seperti:

• Kesadaran dan pengetahuan: Kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan pengetahuan tentang cara menghadapi bencana sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat.
• Kepercayaan terhadap pemerintah: Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan bencana akan meningkatkan kesediaan mereka untuk bekerja sama dan mengikuti arahan pemerintah.
• Keterlibatan dan akses informasi: Akses masyarakat terhadap informasi dan peluang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait penanganan bencana akan meningkatkan peran mereka.
• Kemampuan dan sumber daya: Kemampuan masyarakat dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya akan memengaruhi peran mereka dalam penanganan bencana.
• Struktur sosial dan budaya: Struktur sosial dan budaya masyarakat juga dapat memengaruhi peran mereka dalam penanganan bencana. Masyarakat dengan budaya gotong royong dan solidaritas tinggi cenderung lebih aktif dalam penanganan bencana.

Strategi Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penanganan Bencana

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan bencana, beberapa strategi dapat diterapkan, seperti:

• Peningkatan kesadaran dan pengetahuan: Melalui kampanye edukasi dan sosialisasi, masyarakat dapat dibekali pengetahuan tentang mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana.
• Peningkatan akses informasi: Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan akses masyarakat terhadap informasi terkait bencana, seperti peta risiko, jalur evakuasi, dan prosedur penanganan bencana.
• Peningkatan keterlibatan masyarakat: Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penanganan bencana, seperti perencanaan mitigasi dan pemulihan pascabencana.
• Peningkatan kapasitas masyarakat: Melalui pelatihan dan simulasi bencana, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam menghadapi bencana.
• Pemberdayaan masyarakat: Pemerintah perlu memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses terhadap sumber daya dan peluang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat lebih tangguh dalam menghadapi bencana.

“Peran masyarakat dalam penanganan bencana sangat penting. Mereka adalah garda terdepan dalam menghadapi bencana dan memiliki peran vital dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana.”

Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan bencana merupakan kunci untuk meminimalisir dampak negatif bencana alam. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di berbagai tingkatan. Strategi ini mencakup upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat, membangun sistem peringatan dini yang efektif, dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk penanganan bencana.

Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, meliputi:

• Peningkatan kapasitas masyarakat: Pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya bencana, cara pencegahan, dan tindakan yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Hal ini dilakukan melalui berbagai program edukasi, pelatihan, dan simulasi bencana.
• Pengembangan sistem peringatan dini: Sistem peringatan dini yang efektif dapat membantu masyarakat untuk menyelamatkan diri dari bencana. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan jangkauan sistem peringatan dini, baik melalui teknologi informasi maupun melalui jaringan relawan di masyarakat.
• Penyediaan sumber daya yang memadai: Pemerintah menyediakan sumber daya yang memadai untuk penanganan bencana, termasuk logistik, peralatan, dan tenaga ahli. Hal ini penting untuk memastikan kesiapsiagaan dan respon yang efektif saat terjadi bencana.
• Penguatan koordinasi dan kolaborasi: Pemerintah berupaya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini penting untuk memastikan respon yang terkoordinasi dan efektif saat terjadi bencana.

Contoh Program Pemerintah untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Pemerintah telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di Indonesia, beberapa contohnya:

• Program Desa Tangguh Bencana (Destana): Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi bencana. Program ini meliputi pelatihan kesiapsiagaan bencana, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan peralatan.
• Program Sekolah Aman Bencana: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di sekolah. Program ini meliputi pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi siswa dan guru, serta pembangunan infrastruktur yang aman.
• Program Sistem Peringatan Dini Tsunami: Program ini bertujuan untuk membangun sistem peringatan dini tsunami yang efektif. Program ini meliputi pengembangan teknologi, pembangunan infrastruktur, dan pelatihan bagi petugas.
• Program Simulasi Bencana: Program ini bertujuan untuk melatih masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini meliputi simulasi evakuasi, simulasi penanggulangan bencana, dan simulasi penanganan korban.

Faktor yang Memengaruhi Kesiapsiagaan Bencana di Indonesia

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kesiapsiagaan bencana di Indonesia, antara lain:

• Faktor geografis: Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan gunung berapi. Faktor ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
• Faktor sosial ekonomi: Kemiskinan dan kurangnya pendidikan dapat menghambat upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Masyarakat yang miskin dan kurang berpendidikan cenderung kurang memahami bahaya bencana dan cara penanggulangannya.
• Faktor budaya: Budaya masyarakat juga dapat memengaruhi kesiapsiagaan bencana. Misalnya, budaya yang menganggap bencana sebagai takdir dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
• Faktor kelembagaan: Kelembagaan yang lemah dan kurang koordinasi antar lembaga dapat menghambat upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Hal ini dapat mengakibatkan respon yang lambat dan kurang efektif saat terjadi bencana.

Solusi untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana di Tingkat Masyarakat

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat, diperlukan berbagai solusi, antara lain:

• Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat: Masyarakat perlu diberi edukasi tentang bahaya bencana, cara pencegahan, dan tindakan yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program edukasi, pelatihan, dan simulasi bencana.
• Pengembangan sistem peringatan dini yang efektif: Sistem peringatan dini yang efektif dapat membantu masyarakat untuk menyelamatkan diri dari bencana. Masyarakat perlu diberikan pelatihan tentang cara menggunakan sistem peringatan dini dan cara merespon peringatan bencana.
• Pengembangan infrastruktur yang aman: Infrastruktur yang aman dapat membantu meminimalisir dampak negatif bencana. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang aman.
• Penguatan peran serta masyarakat: Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan relawan bencana, kelompok siaga bencana, dan forum komunikasi bencana.

Program Pemerintah untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Program	Tujuan	Sasaran	Implementasi
Program Desa Tangguh Bencana (Destana)	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi bencana	Masyarakat desa	Pelatihan kesiapsiagaan bencana, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan peralatan
Program Sekolah Aman Bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan bencana di sekolah	Siswa dan guru	Pelatihan kesiapsiagaan bencana, serta pembangunan infrastruktur yang aman
Program Sistem Peringatan Dini Tsunami	Membangun sistem peringatan dini tsunami yang efektif	Masyarakat di daerah rawan tsunami	Pengembangan teknologi, pembangunan infrastruktur, dan pelatihan bagi petugas
Program Simulasi Bencana	Melatih masyarakat dalam menghadapi bencana	Masyarakat	Simulasi evakuasi, simulasi penanggulangan bencana, dan simulasi penanganan korban